Gelar dan Opini Publik

Gelar dan Opini Publik

Oleh: moh. Alwi. Muharom

Pendidikan merupakan gerbang bagi kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang punya nilai da mata bangsa lain adalah banngsa yang berpendidikan. Hal ini sarat akan cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945- menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Ditegaskan dalam pasa 31 ayat (1) “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Begitu pula yang pernah disampaikan oleh mentri pendidikan kita, bapak mohammad Nuh, pendidikan itu ibarat ibu hamil, yang dimana kelahiran si bayi dinantikan buakn hanya oleh ayah, ibu, keluarga, bahkan masyarakat setempat menantikannya.

Seorang ibu hamil membutuhkan asupan gizi yang baik agar calon bayi mendapatkan gizi yang baik pula. Sehat dan tidak cacat fisik maupun mental. Ketika seseorang melangkahkan kaki ke pintu gerbang pendidikan, ia membutuhkan supply pranata sebagai penunjang keberhasilannya menjadi manusia yang terdidik yang kompeten dalam berkiprah di masyarakat. Diantara gizi itu adalah self-motivation akan pentingnya pendidikan dan legalitas gelar ditengah publik.

Di era reformasi dewasa ini, kebutuhan pendidikan sangat transenden mengingat globalisasi semakin marak di gaungkan di tiap-tiap pelosok negri, kebutuhan akan legalitas gelar itu terlihat dari perusahaan-perusahaan yang visioner terhadap kemajuan produknya, membutuhkan karyawan yang berpotensi dan layak menempati salah satu staf di perusahaan tersebut. Ini merupakan tiket emas menuju ranah perusahaan baik regional maupaun nasionaol.Kebutuhan akan legalitas tersebut menjadi penunjang kenaikan strata dalam sekolah maupun perguruan tinggi. Contohnya; ketika seseorang ingin melanjutkan ke SMP, ia membutuhkan ijazah SD, melanjutkan ke SMA, ia membutuhkan ijazah SMP, begitupun perguruan tinggi, ia membutukan ijazah SMA, seterusnya dan seterusnya. Semakin tinggi strata seseorang dalam pendidikan, semakin tinggi pula jabatan yang diperoleh ketika memasuki ranah perusahaan.

Kegunaan sertifikasi ijazah ini yang nantinya dibutuhkan dalam jenjang pendidikan memiliki korelasi dengan pendapatan yang ia peroleh dari sebuah perusahaan. Pemerintah sudah mencanangkan anggaran pedidikan sebesar 20% dari APBN, jumlah yang cukup tinggi untuk menanggulangi SDM yang masih minim. Namun hal itu masih menuai feed back yang rendah dari masyarakat. Melanjutkan ke perguruan tinggi masih menjadi momok bagi masyarakat pinggiran, terutama bagi kaum buruh di pedesaan. Salah satu contoh adalah desa Guwa Lor, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon yang terletak di bagian barat Cirebon perbatasan Cirebon-Indramayu, merupakan satu diantara desa-desa lain dengan mayoritas masyarakatnya bertani dan buruh serabutan.

Menurut survey yang dilakukan, pendidikan di daerah tersebut maksimal hanya sampai mengenyam bangku SMP dan SMA. Kendala biaya dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat mereka enggan meneruskan pendidikan, mereka lebih memilih kerja demi mencukupi kebutuhan orang tuanya. Alasan yang sering di dengar bahwasanya pendidikan masih sarat akan biaya yang tinggi. Padahal pendidikan adalah hak bagi setiap warga Negara Indonesia untuk mendapatkannya. Beasiswa sudah di canangkan bagi mereka yang ingin melanjutka studi di perguruan tinggi. Diantaranya Bidik Misi, PPSB, dan lain-lainnya.

Mengingat kacamata global yang sudah dibentuk opini public, sesungguhnya ketika seseorang yang mempunyai legalitas gelar dengan sertifikasi ijazah (katakana D1, D2, D3, S1, dsb) akan lebih mudah mencari lapangan kerja. Jauh bandingannya dengan seseorang yang tidak memiliki legalitas tersebut,. Meski dalam prihal kecerdasan lebih unggul, tidak berguna ketika tidak mempunyai legalitas ijazah. Motivasi diri dan rasa prihatin akan nasib keluarga, sepatutnya berbenah diri meraih hal tersebut, buka meniggalkannya saat di bangku SD dulu.

Ketika seorang anak SD dengan kepolosannya ditanya, ‘nanti kalau sudah besar, cita-citanya mau jadi apa nak?’. Jawaban si anak antusias dan beragam, ada yang mau jadi Dokter, Pegawai Negri, Polisi, Insinyur, DPR, bahkan ada yang menjawab ingin menjadi Presiden. Mungkinkah upa akan cita-cita itu?. Seseorang yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah menjalani kerasnya arus kedinamisan dunia ini.

Gelar dan Opini Publik sangat erat korelasinya. Kapitaisasi global sudah hinggap di setiaplini kehidupan. Maka dari itu, seyogyanya tamatkan wajar 9 tahun disusul dengan SMA 3 tahun, kemudian lanjutkan studi di perguruan tinggi, yinggal bagaimana seseorang menyikapinya. Mengambil jurusan yang sesuai dengan basicly diri. Ketika keluar dengan pernyataan lulus sebagai sarjana, ia tidak gamang dalam mencari lapangan kerja. Afirmasi pendidikan dan self-motifation akan berpengaruh terhadap masa depan. Sebab, terkadang ada saja noise yang melintang di tengah jalan. Masyarakat pinggiran bukan tidak boleh mengenyam bangku perguruan tinggi dengan legalitas gelarnya (S1, S2, S3), tinggal bagaimana upaya anak dalam mengimplementasikan potensi kesungguhannya dalam dunia pendidikan.